Helmi Rosyadi saat memimpin longmarch demo menuju ke kantor DPRD Banyuwangi.
Dalam aksi demo yang meminta hearing terkait permasalahan defisit APBD ini, akhirnya dipenuhi oleh pihak DPRD Banyuwangi dengan mendatangkan kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) dan badan perencanaan daerah (Bapeda). Hearing ini dipimpin langsung oleh wakil DPRD Banyuwangi Ruliyono.
Tuntutan massa FRBP-APBD disuarakan oleh ketua Amrullah dan Helmi Rosyadi. Keduanya meminta apabila kepala BPKAD merasa tidak mampu sebaiknya mengundurkan diri saja. "
Dikarenakan selama beliau menjabat, APBD Banyuwangi defisit terus beda waktu di era Pak Sajad anggaran selalu surplus," ungkap Helmi, membandikan dengan kepala BPKAD sebelumnya.
Kepala BPKAD Banyuwangi Samsudin ketika menjawab tuntutan para demostran ia mengatakan dengan tegas bahwa kinerjanya berhasil dalam mencermati laporan keuangan Pemda Banyuwangi. Defisit itu terjadi di ranah arus kas bukan operasional karena secara operasional surplus Rp 300 miliar lebih.
"Jika Pemda Banyuwangi bangkrut secara operasional kami tidak sepakat.Tak mungkin tahun ini kita dapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Saya juga menegas bahwa di tahun 2019 dipastikan APBD Banyuwangi tidak defisit dan tidak ada hutang lagi," katanya. (gda/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
