Helmi Rosyadi saat memimpin longmarch demo menuju ke kantor DPRD Banyuwangi.
BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Perwakilan sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam forum rakyat Banyuwangi peduli (FRBP) APBD menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati dan kantor DPRD Banyuwangi, Kamis (20/12/2018).
Puluhan massa demo terkait defisit anggaran APBD ini menyuarakan kekecewaannya terhadap pemerintah daerah (Pemda) Banyuwangi yang dinilai prestasinya jeblok untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
BACA JUGA:
- Ditpolairud Polda Jatim Amankan Dua Pelaku Jual Beli Benih Lobster Ilegal di Banyuwangi
- Tim BPBD Lumajang Juara Umum dalam Semarak Gelar Peralatan se-Jatim, Ini Lima Arahan BNPB
- Rumah di Banyuwangi Rusak Usai Diterjang Hujan Deras dan Tertimpa Pohon
- Diduga Mabuk Sopir Truk Fuso Tabrak Pagar Masjid Ikon di Banyuwangi, 3 Motor Rusak Parah
"Maka dari itu kami meminta pihak eksekutif untuk menjelaskannya kepada publik terkait permasalahan ini," terang Amrullah, ketua koordinator aksi demo.
Selain itu ia juga mendesak eksekutif di tahun 2019 harus bisa memaksimalkan kinerjanya agar tidak terulang lagi defisit anggaran seperti sekarang ini.
"Supaya tidak membebani rekan-rekan proyek lagi. Kasihan dia sudah mengerjakan proyeknya tapi tak terbayarkan," imbuhnya.
Aksi di depan Pemda selesai, para demonstran langsung melakukan longmarch menuju gedung DPRD dengan berorasi menyuarakan turunkan Abdullah Azwar Anas sebagai Bupati Banyuwangi.
Dalam aksi demo yang meminta hearing terkait permasalahan defisit APBD ini, akhirnya dipenuhi oleh pihak DPRD Banyuwangi dengan mendatangkan kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) dan badan perencanaan daerah (Bapeda). Hearing ini dipimpin langsung oleh wakil DPRD Banyuwangi Ruliyono.
Tuntutan massa FRBP-APBD disuarakan oleh ketua Amrullah dan Helmi Rosyadi. Keduanya meminta apabila kepala BPKAD merasa tidak mampu sebaiknya mengundurkan diri saja. "
Dikarenakan selama beliau menjabat, APBD Banyuwangi defisit terus beda waktu di era Pak Sajad anggaran selalu surplus," ungkap Helmi, membandikan dengan kepala BPKAD sebelumnya.
Kepala BPKAD Banyuwangi Samsudin ketika menjawab tuntutan para demostran ia mengatakan dengan tegas bahwa kinerjanya berhasil dalam mencermati laporan keuangan Pemda Banyuwangi. Defisit itu terjadi di ranah arus kas bukan operasional karena secara operasional surplus Rp 300 miliar lebih.
"Jika Pemda Banyuwangi bangkrut secara operasional kami tidak sepakat.Tak mungkin tahun ini kita dapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Saya juga menegas bahwa di tahun 2019 dipastikan APBD Banyuwangi tidak defisit dan tidak ada hutang lagi," katanya. (gda/ian)
