![Ketua DPW PKB Jateng Bantah Minta Uang Ratusan Juta ke DPC PKB Ketua DPW PKB Jateng Bantah Minta Uang Ratusan Juta ke DPC PKB](/images/uploads/berita/700/0367ad1ac1fe5107c0184f68fb669027.jpg)
SEMARANG (BangsaOnline) Ketua DPW PKB Jawa Tengah KH Yusuf Chudlori membantah telah melakukan pungutan uang ratusan juta kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB di seluruh Jawa Tengah. Gus Yusuf – panggilan akrab Yusuf Chudlori - yang dikonfirmasi melalui telepon menyatakan bahwa informasi mengenai pungutan itu baru sebatas wacana.
BACA JUGA:
- Susul PKB, PSI Beri Rekom Abdul Ghofur Maju Jadi Bacabup Lamongan
- Dapat Rekom dari PKB, Gus Haris dan Ra Fahmi Maju Pilkada 2024 di Kabupaten Probolinggo
- Bakal Calon Bupati Sampang Diundang DPP PKB Ikuti Fit and Proper Test, Noer Tjahja: Alhamdulillah
- DPP PKB Rekom Abdul Ghofur Maju di Pilkada Lamongan 2024
“Itu wacana saja, yang sudah dipungut dan membayar itu siapa saja serta ke siapa, berapa besarannya?,” kata Gus Yusuf.
Ia menegaskan tidak ada pungutan yang dilakukan DPW PKB Jateng kepada DPC-DPC PKB se-Jateng.
“Yang memang ada itu anggota Fraksi PKB di DPRD kabupaten/kota se-Jateng membayar Rp300 ribu tiap bulan [ke DPW PKB Jateng] sesuai kesepakatan bersama untuk saling menopang karena kami bukan merupakan partai yang punya banyak uang,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, DPC Kebangkitan Bangsa di Provinsi Jawa Tengah merasa resah dengan adanya salah satu kebijakan DPW PKB yang melakukan pungutan dengan besaran bervariasi kepada jajaran pengurus.
“Terkait dengan adanya pungutan tersebut, kami meminta kepada DPP PKB untuk menertibkan DPW PKB Jateng agar tidak dengan mudah mengatasnamakan DPP dalam upaya fund rising yang ditujukan kepada calon pimpinan dewan kabupaten/kota yang berasal dari PKB,” kata Ketua DPC PKB Kabupaten Tegal, Firdaus Assyairozi seperti dikutip Antara, Minggu (28/9/2014).
Menurut dia, DPC PKB se-Jateng memandang perlu untuk menyampaikan beberapa pandangan dan sikap atas sejumlah kebijakan DPW PKB Jateng kepada DPP PKB setelah mencermati perkembangan situasi internal partai, terutama mengenai adanya pungutan tersebut.