Warga Desa Bandung Kencur saat protes bansos Covid-19.
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Seorang warga di Kabupaten Jombang, nekat lakukan demo turun ke jalan seorang diri guna memprotes pembagian bantuan sosial (bansos) yang ditujukan bagi warga yang terdampak Covid-19.
Dia adalah Zainuri (50), warga dari Dusun Sugihwaras, Desa Bandung Kencur, Kecamatan Diwek. Sambil berjalan, dirinya menyampaikan keluhannya dengan membawa poster yang dipampang di tubuhnya berisi protes pada pihak pemerintah desa (pemdes) setempat.
Laki-laki paruh baya yang tiap harinya berprofesi sebagai tukang pijat tersebut, mengeluhkan lambatnya pendataan bansos Covid-19 yang bersumber dari APBD Provinsi Jatim. Dia juga mengeluhkan kinerja perangkat desa setempat.
“Kalau jadi perangkat jadilah perangkat yang benar-benar tahu. Seperti pembagian ini harus real. Paling tidak dari RT ada sosialisasi. Saya dari awal tidak pernah dimintai Kartu Keluarga (KK),” ucap Zainuri, Senin (6/7/2020).
Meski melakukan protes, Zainuri tetap mengambil uang bansos tersebut. Bahkan, uang bansos yang nominalnya 200 ribu rupiah itu, rencananya akan diberikan pada pemuda desa setempat.
“Kemarin istri saya yang bilang jika uangnya diambil buat liwetan (makan-makan, red) anak-anak yang di warung. Rencananya habis isya nanti liwetannya,” tuturnya.
Ketika disinggung mengapa uang bansos tersebut diberikan pada orang lain. Dia mengaku bahwa uang bansos APBD Provinsi Jatim tersebut nominalnya terlalu kecil. Lebih lanjut, Zainuri mengklaim bahwa sebetulnya dia lebih layak untuk mendapatkan bantuan yang tahap pertama.
“Bantuan ini tidak layak, karena saya ini terlambat, harusnya bantuan yang awal,” pungkas Zainuri yang juga memiliki usaha warung.
Sementara itu, Kades Bandung Kencur, Mukhtarom mengatakan bahwa pihak pemdes sudah melakukan pendataan terhadap warga terdampak Covid-19. Jumlahnya mencapai 1.900 orang, bahkan warga terdampak yang satu KK juga didata. Namun, setelah keluar surat edaran yang tidak memperbolehkan, maka data diubah sehingga menjadi 881 orang.
“Bansos dibagi jadi tiga, yakni Bansos Kemensos, ada pemkab, dan ada BLT-DD. Untuk Bansos Kemensos itu ada sekitar 734 orang, ini data dari Kemensos, kita gak ikut milih, itu langsung dari Kemensos,” ungkapnya.
Masih menurut keterangan Mukhtarom, bahwa untuk sisanya itu diberikan bansos lain. Dan dari situlah awal munculnya permasalahan.
“Awalnya sempat ramai, sehingga ada penambahan. Ini tambahan, sehingga ada yang pertama gak dapat yang kedua dapat. Dan bantuan ini yang kedua tambahan jumlahnya 96 orang, sumbernya dari provinsi,” terangnya.
Saat ditanya soal pendataan yang tidak tepat sasaran, Kades Bandung Kencur mengaku sudah melakukan pendataan sesuai dengan prosedur dan melibatkan RT maupun kepala dusun (kadus) setempat. Namun, jika ada protes seperti ini lagi, pemdes akan berusaha tetap mengakomodir. Dengan catatan menggunakan data usulan dari RT maupun kadus.
“Data pengajuan kita banyak dan dipotong, dan kata Pak Camat nanti diikutkan untuk yang tambahan (bansos yang lain, red). Kita ini sudah berusaha semaksimal mungkin, kalau ada demo ya kita terima saja. Dan tetap kita akan masukkan. Tapi ini nanti tergantung pada RT dan kadus untuk memilih warga penerima bansos,” pungkasnya. (aan/zar)
