Monitoring dugaan pencemaran lingkungan oleh pengusaha tambak di sepanjang bibir pantai Kecamatan Puger, Kecamatan Gumukmas, dan Kecamatan Kencong.
"Namun, kalau mengacu kepada proposional, bisa sampai 1 Km tergantu dengan lenturnya tanah. Kalau mengacu pada No 51 UU No 27, maka Jalur Lintas Selatan (JLS) kena pak," ucap Soleh.
"Bila ingin lurus-lurusan silakan. Tapi dengan catatan JLS juga harus dibongkar, bukan hanya tambak, sebab mengacu pada proporsional.
Sementara itu, Dedy, Asisten II Pemkab Jember mengatakan pihaknya akan menginventarisir data-data sesuai dengan temuan yang disampaikan oleh anggota dewan.
"Tentu, kami pihak pemerintah akan melakukan kajian-kajian berdasarkan data temuan dari pihak Lira (LSM) maupun dewan, dan ini akan menjadi perhatian kami (pemerintah)," ujar Dedy.
"Kita akan rapatkan bersama dinas terkait, sesuai dengan data-data tambak yang mereka (dinas) miliki," imbuhnya.
Sementara Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur M. Satib usai monitoring mengatakan, kegiatan ini sebenarnya sudah dijadwalkan bulan lalu menindaklanjuti laporan dari LSM Lira, kaitannya dengan limbah Karet PTPN XII dan limbah udang di pinggir pantai selatan Jember.
"Namun kali ini hanya bisa menindaklanjuti kaitannya dengan tambak udang. Lain kali masalah tambak limbah karet akan kita tindak lanjuti juga, sebab kalau melihat persolan limbah tambak udang ini banyak yang terlibat," jelasnya.
Menurutnya, permasalahan limbah tambak udang ini sangat kompleks. Dengan adanya informasi dari para pihak terkait ini, pihaknya selanjutnya akan melakukan kajian di provinsi. "Setelah dikaji akan kita komunikasikan dengan komisi yang lain," terang Satib.
"Kemudian nanti akan ditindaklanjuti dengan kunjungan dapil agar lebih konkret dengan turun ke lapangan. Minimal kita punya bahan untuk kita kaji," tandasnya.
"Kita upayakan bulan depan turun ke lapangan," pungkas Satib. (yud/eko/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
