Kepala BPN Jember Sugeng Mulyo Santoso menyerahkan sertifikat kepada anggota TNI.
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) ke-61 di halaman BPN, Jalan KH Shiddiq, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Jumat (24/9).
Upacara tersebut dihadiri oleh Kepala BPN Jember Sugeng Mulyo Santoso serta dipimipin oleh Asisten III Pemerintahan Kabupaten Jember, Ruslan Abdul Gani, serta unsur Forkopimda Jember.
BACA JUGA:
- Peringati Hantaru 2024, Kantor ATR/BPN Tuban Gelar Donor Darah
- Sekjen Kementerian ATR/BPN Gelar Sosialisasi Sertifikat Tanah Elektronik ke Praktisi dan Akademisi
- Menteri AHY Serahkan Sertifikat TORA untuk Masyarakat eks Timor Timur yang Setia pada NKRI
- Menteri AHY Siapkan Baseline Program Pertanahan dan Tata Ruang Untuk Transisi Kepemimpinan
"Hari ini kita memperingati HUT Agraria dan Tata Ruang. Kegiatan ini kita laksanakan sederhana dari 2 tahun yang lalu karena masih dalam masa pandemi," ucap Kepala BPN Sugeng Mulyo Santoso.
Sugeng berharap momentum peringatan Hataru itu menjadi semangat baru untuk menuntaskan persoalan tanah yang belum tersertifikat. Ia menyebut ada sekitar 60 persen tanah di Kabupaten Jember belum disertifikat.
"Intinya, kita memperingati hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ke-61," kata Sugeng.
Untuk mendukung program tersebut, maka Menteri Agraria dan Tata Ruang meluncurkan loket online. Hanya untuk sementara ini di Jember belum tersedia. Namun, BPN Jember sudah melaksanakan layanan sertifikasi online.
Sugeng berharap pemerintah dan masyarakat melaksanakan program strategis secara maksimal seperti legalisasi aset serta menyelesaikan kasus-kasus pertanahan.
"Kita tahu masih banyak tanah di Kabupaten Jember, sekitar 60 persen belum bersertifikat. Ini targetnya tahun 2024 sudah selesai," katanya.
Menurutnya legalisasi aset itu meliputi aset-aset pemerintah, baik pemerintah pusat, BUMN, maupun pemerintah tingkat 1 Jember, juga aset-aset Polri.
Karena itu, BPN melakukan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan demikian, pendataan tanah dilakukan sistematis, tidak sporadik. Dia menjelaskan, pemerintah menargetkan sertifikasi 94 ribu bidang tanah sudah tuntas.
"Target kita tahun ini 94 ribu, Insyaallah tahun 2024 semua tanah sudah bersertifikat," katanya.
Untuk itu, BPN melakukan upaya untuk mempercepat sertifikat tanah di Jember, bekerja sama dengan Pemkab Jember, TNI-Polri, dan Fakultas Hukum Universitas Jember. Saat ini, capaian sertifikasi sudah sekitar 50 ribu lebih bidang tanah. (yud/eko/ian)
