Minardi, Wakil Ketua DPRD Jombang. foto: ROMZA/ BANGSAONLINE
Terpisah, ungkapan penolakan dilontarkan oleh KH Zulfikar As’ad, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang. Bahkan menurutnya, pesantren tidak akan mengikuti kebijakan tersebut.
“Pesantren tidak hanya full day, tapi full day and night. Sebaiknya dikaji kembali itu (kebijakan),” kata Gus Ufik, panggilan akrab KH Zulfikar, Jumat (16/6/2017).
Gus Ufik memaparkan, pembelajaran di pesantren memiliki metode sendiri. Tidak hanya melakukan tahapan di kelas saja tapi juga diterapkan dalam perilaku sehari-hari. “Apa gunanya orang pintar tapi tidak bisa bersosialisasi dan juga mengembangkan dan menularkan keilmuannya kepada orang lain,” ujarnya.
Baginya, jika Kemendikbud menerapkan kebijakan, pemerintah harus bisa memilah sekolah mana yang siap serta sekolah mana yang tidak. “Perlu ditelaah lebih dalam. Jika itu (kebijakan) diterapkan maka harus ditata sedemikian rupa. Guru-gurunya juga disiapkan,” ungkapnya.
Gus Ufik pun menegaskan jika pesantren tidak akan mengikuti kebijakan full day school lima hari masuk sekolah karena sudah memiliki pola pembelajaran tersendiri dan berpotensi membuat anak didik kehilangan waktu untuk belajar agama. “Pesantren tidak akan mengikuti itu (kebijakan). Dalam Islam namanya ilmu itu ya pendidikan agama dan juga pendidikan umum. Ini tidak bisa dipisah,” tandasnya.
Seperti diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy berencana menerapkan Full day school (FDS) lima hari masuk sekolah. Tujuan dari pelaksanaan untuk memperbaiki sistem penilaian kerja guru. Pemerintah ingin menyesuaikan penilaian kerja guru dengan aparatur sipil negara (ASN) lain. (rom)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
