Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir ketika menyerahkan pokir kepada Bupati Gus Yani. (foto: SYUHUD/BANGSAONLINE)
"Pada permasalahan ini, masyarakat menginginkan agar pemerintah memrioritaskan pembangunan prasarana daerah pada tahun mendatang agar lebih terfokus pada peningkatan infrastruktur jaringan jalan. Ada sebanyak 41 persen responden menganggap bahwa kondisi jaringan jalan, baik jalan kabupaten, jalan poros desa (JPD), serta jalan lingkungan mengalami kerusakan dan minimnya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik," paparnya.
"Ada sebanyak 24 persen responden menganggap bahwa saluran drainase di Kabupaten Gresik belum tertata dengan baik," terangnya.
Pembangunan dan perbaikan utilitas di Kabupaten Gresik, kata Abdul Qodir, juga menjadi harapan masyarakat bisa diwujudkan, seperti fasilitas kelengkapan penunjang pada pelayanan lingkungan hunian.
"Responden diberikan pilihan bentuk utilitas yaitu penerangan jalan umum (JPU), jaringan listrik, jaringan telepon, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas air bersih, transportasi, dan jaringan gas. Tanggapan masyarakat responden terhadap masalah pembangunan utilitas di Kabupaten Gresik utamanya terfokus pada permasalahan PJU yang menjadi prioritas masalah pada bentuk utilitas umum di Kabupaten Gresik, di mana ada sebanyak 37 persen responden menghadapi dan mengeluhkan kurangnya fasilitas PJU di lingkungan hunian mereka," jelasnya.
"Prioritas masalah selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan air bersih. Ada sebanyak 36 persen responden mengeluhkan kurangnya pasokan air bersih dan buruknya kualitas air dari BUMD PDAM Giri Tirta. Di mana, masyarakat mengharapkan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengevaluasi dan menyelesaikan masalah air bersih yang dikelola oleh PDAM Giri Tirta," ujarnya.
Sementara di sektor pertanian dan perikanan yang menjadi salah satu unggulan di Kabupaten Gresik, masyarakat meminta ada peningkatan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT), jalan irigasi desa (Jides), dan jalan usaha tani (JUT).
"Total ada 39 persen responden lebih membutuhkan JITUT dibandingkan dengan Jides. Sebab, masyarakat responden menganggap dengan adanya JITUT, jaringan pengairan ke lahan petani dan pelayanan air irigasi dapat lebih optimal yang nantinya dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produk hasil pertanian," katanya.
Selain pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani, sebanyak 28 persen responden menginginkan pembangunan jalan usaha tani untuk mempermudah dan memperlancar mobilitas alat/mesin pertanian dan mengangkut hasil pertanian.
Masih menurut Qodir, pihaknya juga telah menyebarkan kuesioner PPE (Program Peningkatan Ekonomi) di Kabupaten Gresik. "Ada sebanyak 50 persen responden menginginkan sasaran bantuan dari Pemerintah Kabupaten Gresik adalah sektor UMKM. Responden menilai bahwa sektor UMKM harus menjadi sasaran utama dalam program peningkatan ekonomi masyarakat," bebernya.
"Sementara 23 persen responden menilai bahwa sasaran utama dalam program peningkatan ekonomi adalah petani, peternak, dan nelayan. Masyarakat menginginkan adanya bantuan berupa kredit lunak yang dapat membantu para petani, peternak, dan nelayan dalam meningkatkan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Selebihnya, masyarakat responden memilih kelompok usaha bersama (KUB) sebagai sasaran program peningkatan ekonomi," sambungnya.
Sementara untuk permasalahan di bidang layanan dasar, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, kependudukan, dan layanan dasar lainnya.
"Ada sebanyak 29 persen responden berpendapat bahwa masalah bidang pendidikan meliputi biaya pendidikan yang dianggap mahal, sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya," ungkap Qodir.
"Selain itu, sarana dan prasarana pendidikan utamanya kondisi gedung sekolah yang tidak layak, rendahnya akses pendidikan bagi masyarakat yang mana banyak siswa tidak dapat melanjutkan ke sekolah favorit karena terkendala pada penerimaan peserta didik (PPDB) sistem zonasi," paparnya.
"Yang terakhir, yakni permasalahan kesehatan. Ada sebanyak 13 persen responden berpendapat bahwa masalah-masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat adalah lemahnya pelayanan dan fasilitas kesehatan termasuk kurangnya tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang tersedia di puskesmas dan rumah sakit, pelayanan jaminan kesehatan antara lain BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Gresik Sehat (KGS), dan lambannya penanganan dan penanggulangan Covid-19," pungkasnya. (hud/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
